Data Statistik Sektoral 2021

Data statistik sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing Produsen Data atau Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021
* Konsep : Pekerja Migran Indonesia (PMI) * Kode SDSN : K01310 * Definisi : Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. * Klasifikasi : Menurut Kecamatan * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : -
* Konsep : Pekerja Migran Indonesia * Kode SDSN : K01310 * Definisi : Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. * Klasifikasi : Menurut Kecamatan * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : -
* Konsep : Pekerja Migran Indonesia (PMI) * Kode SDSN : K01310 * Definisi : Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. * Klasifikasi : Menurut Negara Tujuan * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : -
* Konsep : Pekerja Migran Indonesia (PMI) * Kode SDSN : K01310 * Definisi : Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. * Klasifikasi : Menurut Kecamatan dan Pendidikan Terakhir * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : -
* Konsep : Keluarga berencana (KB) * Kode SDSN : SD00878.00.00 * Definisi : Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antar kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. * Klasifikasi : Berdasarkan Mix Kontrasepsi dan Kecamatan * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : -
* Konsep : Keluarga berencana (KB) * Kode SDSN : SD00878.00.00 * Definisi : Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antar kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. * Klasifikasi : Berdasarkan Mix Kontrasepsi dan Kecamatan * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : -
* Konsep : Keluarga berencana (KB) * Kode SDSN : SD00878.00.00 * Definisi : Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antar kelahiran, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. * Klasifikasi : Berdasarkan Mix Kontrasepsi dan Kecamatan * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : -
* Konsep : Pegawai Negeri Sipil * Kode SDSN : - * Definisi : Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan * Klasifikasi : Berdasarkan Instansi Daerah dan Jenis Kelamin * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
* Konsep : Penyuluh * Kode SDSN : * Definisi : Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatna penyuluhan. * Klasifikasi : Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan * Ukuran : Jumlah * Satuan : Orang * Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 2006
* Konsep : Lahan Sawah * Kode SDSN : ST00526.00.01 * Definisi : Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan) dan/atau saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh/status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi & Bangunan (PBB), Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, termasuk di sini adalah lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija. * Klasifikasi : Berdasarkan jenis pengairan dan kecamatan * Ukuran : Jumlah * Satuan : Ha * Dasar Hukum : -