Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

* Konsep : [K01454] Pendapatan Daerah; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : Besarnya sumbangan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk nilai rupiah dan persentase. * Klasifikasi : - * Ukuran : Persentase * Satuan : persen * Sumber Konsep *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

* Konsep : [K00349] Dana Perimbangan; Transfer ke Daerah; [K01454] Pendapatan Daerah * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : Persentase besarnya Dana Transfer yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat (dan/atau provinsi) terhadap total Pendapatan Daerah dalam satu periode tertentu. * Klasifikasi : - * Ukuran : Proporsi * Satuan : persen * Sumber Konsep *Transfer ke Daerah*: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

* Konsep : [K01454] Pendapatan Daerah; Pendapatan Asli Daerah * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi total pendapatan daerah dalam suatu wilayah pada periode tertentu. * Klasifikasi : - * Ukuran : Persentase * Satuan : Persen * Sumber Konsep *Pendapatan Asli Daerah*: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

* Konsep : [K02309] Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : besarnya sumbangan penerimaan dari HPKD YP yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu periode tertentu. * Klasifikasi : - * Ukuran : Persentase * Satuan : persen * Sumber Konsep *Pajak Kendaraan Bermotor*: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH; *Pendapatan Asli Daerah* : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

* Konsep : [K01454] Pendapatan Daerah; Penerimaan Daerah * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. * Klasifikasi : - * Ukuran : Total * Satuan : rupiah * Sumber Konsep *Penerimaan Daerah*: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

* Konsep : [K02309] Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : Jumlah atau persentase wajib pajak kendaraan bermotor yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu wilayah pada periode tertentu. * Klasifikasi : Berdasarkan pendapatan daerah * Ukuran : Total * Satuan : Rupiah * Sumber Konsep *Pajak Kendaraan Bermotor*: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

* Konsep : [K01276] Pajak; Pendapatan Asli Daerah * Kode SDSN : 25010022 * Definisi Operasional : Persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperoleh dari hasil pembagian antara capaian dengan target, kemudian dikalikan 100 persen. * Klasifikasi : - * Ukuran : Total * Satuan : Persen * Sumber Konsep *Pendapatan Asli Daerah*: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

* Konsep : [K01454] Pendapatan Daerah; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total pendapatan daerah, diperoleh dari hasil pembagian antara capaian dengan target, kemudian dikalikan 100 persen. * Klasifikasi : - * Ukuran : Proporsi * Satuan : persen * Sumber Konsep *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

* Konsep : [K01276] Pajak; Pajak Rokok * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : Total penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Rokok yang dipungut atas peredaran dan konsumsi rokok dalam suatu wilayah pada periode tertentu. * Klasifikasi : Berdasarkan pendapatan daerah * Ukuran : Total * Satuan : Rupiah * Sumber Konsep *Pajak rokok*: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

* Konsep : [K01276] Pajak; Pajak Air Permukaan * Kode SDSN : - * Definisi Operasional : Total penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) atas pemanfaatan air permukaan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. * Klasifikasi : - * Ukuran : Total * Satuan : Rupiah * Sumber Konsep *Pajak Air Permukaan*: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH